Kegiatan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan pada Bulan September 2025 dilaksanakan oleh Dinas PPPA-PPKB Kabupaten Jembrana menghadirkan para kelihan adat di wilayah Puskesmas I dan II di masing-masing kecamatan. Para Kelihan Adat yang hadir adalah mereka yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan mini lokakarya pada bulan-bulan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana yaitu Kecamatan Negara (8/9/2025), Kecamatan Melaya (9/9/2025), Kecamatan Pekutatan (11/9/2025), dan Kecamatan Mendoyo (12/9/2025) dalam upaya percepatan penurunan stunting, mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga. RBKS Jembrana yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mendapat kesempatan untuk menyampaikan progres pelaksanaan bimbingan perkawinan dan konseling bagi calon pengantin dan dharmika di Kabupaten Jembrana yang didahului dengan melakukan penjaringan calon pengantin di desa adat. Untuk mendapatkan data valid tentang calon pengantin di masing-masing kecamatan, RBKS Jembrana mendorong Para Prajuru Adat untuk memaksimalkan penggunaan Website RBKS Jembrana dalam penjaringan calon pengantin. Data calon pengantin yang diinput oleh masing-masing Admin Desa Adat pada website RBKS secara otomatis akan ditampilkan sebagai informasi publik untuk dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan baik oleh penyuluh agama, penyuluh KB maupun TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang ada di masing-masing desa. Hal ini tentu saja akan memudahkan berkoordinasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai prinsip kerja RBKS yaitu memberikan pelayanan bimbingan perkawinan dan konseling terintegrasi dan terkonsentrasi, mengingat data calon pengantin yang muncul sebagai informasi publik adalah data realtime, artinya jika tanggal pernikahannya sudah lewat, maka data pasangan pengantin itu tidak akan lagi muncul pada Data Calon Pengantin (Catin) Website RBKS. Oleh karena begitu penting data calon pengantin ini, RBKS Jembrana mengajak para kelihan adat untuk tetap memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar melakukan pendaftaran rencana pernikahan putra putri mereka minimal tiga bulan sebelum menikah sehingga dapat merencanakan bimbingan perkawinan dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin.
